Oleh Deni Kurniawan
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui padat karya, perdagangan dan pengembangan UMKM. Nantinya, program tersebut dijabarkan melalui enam kegiatan unggulan.
Mengacu pada paket Ekonomi September 1 a la Jokowi, stimulus ekonomi (hanya) disandarkan pada penyerapan APBN dan APBD. Tidak salah ketika kebijakan itu dapat diteruskan secara cepat dan efektif sampai ke tingkat bawah. Masalahnya tentu saja ada di birokrasi. Tentu bisa kita deskripsikan saat kegiatan unggulan sebuah daerah diharapkan mampu merangsang ekonomi warga ketika harapan pertumbuhan ekonomi benar benar tumbuh. Sekalipun semuanya ada diatas kertas.
Nah, pertanyaannya adalah, secepat apa dan se efektif apakah program disetiap satuan kerja masing masing pemerintahan (provinsi, kota/kabupaten) dapat diukur? Sementara, sering kali ekspose sebuah kebijakan seringkali tidak disambut secara terukur oleh masing masing satker ?
Dari program atau enam kegiatan unggulan yang akan di luncurkan pemerintah provinsi, maka semuanya itu akan disinergikan dengan pemerintah kota/kabupaten. Misalnya saja pada pengembangan kawasan (cluster) Industri di Mesuji, Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesisir Barat, berapakah target nilai investasi yang ingin diserap dalam merealisasikan kawasan industri tersebut?
Begitu juga dengan pembangunan kawasan sentra produksi kopi di Lampung Barat, Waykanan dan Tanggamus. Berapa hektar kebun kopi yang akan didorong menjadi kawasan sentra produksi? Berapa ton target produksi dari pembentukan kawasan sentra produksi kopi tersebut?
Pertanyaan di atas, sesungguhnya amat jelas apa yang ingin diharapkan pemerintahan Ridho – Bakhtiar. Bagi masyarakat, tentu kebijakan ini perlu di jelaskan secara detil sebagai sebuah system control dari masyarakat atas berjalannya roda pemerintahan yang ada. Artinya, bicara target pertumbuhan adalah bicara angka. Sekalipun angka tersebut merupakan sebuah prediksi dari targetan yang ingin dicapai dengan segala analisa dan pertimbangan yang mendasari kegiatan kegiatan unggulan tersebut.
Sangat besar harapan masyarakat Lampung menunggu aksi nyata perangkat kerja dari semua lini, dengan harapan menghasilkan sebuah dinamika yang mampu menggerakkan ekonomi yang tengah lesu menjadi sebuah hasil yang baik dari niat dan kebijakan yang tentunya dilahirkan dari sebuah kebajikan. []
~ Fajar Sumatera, Selasa, 22 September Juni 2015
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui padat karya, perdagangan dan pengembangan UMKM. Nantinya, program tersebut dijabarkan melalui enam kegiatan unggulan.
Mengacu pada paket Ekonomi September 1 a la Jokowi, stimulus ekonomi (hanya) disandarkan pada penyerapan APBN dan APBD. Tidak salah ketika kebijakan itu dapat diteruskan secara cepat dan efektif sampai ke tingkat bawah. Masalahnya tentu saja ada di birokrasi. Tentu bisa kita deskripsikan saat kegiatan unggulan sebuah daerah diharapkan mampu merangsang ekonomi warga ketika harapan pertumbuhan ekonomi benar benar tumbuh. Sekalipun semuanya ada diatas kertas.
Nah, pertanyaannya adalah, secepat apa dan se efektif apakah program disetiap satuan kerja masing masing pemerintahan (provinsi, kota/kabupaten) dapat diukur? Sementara, sering kali ekspose sebuah kebijakan seringkali tidak disambut secara terukur oleh masing masing satker ?
Dari program atau enam kegiatan unggulan yang akan di luncurkan pemerintah provinsi, maka semuanya itu akan disinergikan dengan pemerintah kota/kabupaten. Misalnya saja pada pengembangan kawasan (cluster) Industri di Mesuji, Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesisir Barat, berapakah target nilai investasi yang ingin diserap dalam merealisasikan kawasan industri tersebut?
Begitu juga dengan pembangunan kawasan sentra produksi kopi di Lampung Barat, Waykanan dan Tanggamus. Berapa hektar kebun kopi yang akan didorong menjadi kawasan sentra produksi? Berapa ton target produksi dari pembentukan kawasan sentra produksi kopi tersebut?
Pertanyaan di atas, sesungguhnya amat jelas apa yang ingin diharapkan pemerintahan Ridho – Bakhtiar. Bagi masyarakat, tentu kebijakan ini perlu di jelaskan secara detil sebagai sebuah system control dari masyarakat atas berjalannya roda pemerintahan yang ada. Artinya, bicara target pertumbuhan adalah bicara angka. Sekalipun angka tersebut merupakan sebuah prediksi dari targetan yang ingin dicapai dengan segala analisa dan pertimbangan yang mendasari kegiatan kegiatan unggulan tersebut.
Sangat besar harapan masyarakat Lampung menunggu aksi nyata perangkat kerja dari semua lini, dengan harapan menghasilkan sebuah dinamika yang mampu menggerakkan ekonomi yang tengah lesu menjadi sebuah hasil yang baik dari niat dan kebijakan yang tentunya dilahirkan dari sebuah kebajikan. []
~ Fajar Sumatera, Selasa, 22 September Juni 2015
No comments:
Post a Comment