Wednesday, January 27, 2016

Melawan Kelesuan Ekonomi

Oleh Deni Kurniawan


JAUH sebelum ini saya sering keliling, baik di pojok pojok kota maupun keliling desa. Hampir satu minggu ini, agenda yang tak dijadwal dan bukan disengaja pula, banyak oraang dan banyak kelompok saya jumpai hanya sekedar membangun tali silaturahmi dan ngobrol seputar ekonomi.

Dari pejabat, petani desa, tukang bangunan, tukang daging, pekerja kreatif, sampai pedagang pasar yang saya kenal berkomentar soal kelesuan ekonomi di awal tahun. Fluktuasi harga sembako semakin membuat kondisi ekonomi semakin tak menentu. Itulah sekiranya gambaran umum peristiwa ekonomi yang terlihat dari banyak pemberitaan di media.

Masyarakat desa yang saya jumpai umumnya mengandalkan dari hasil tanaman ladang dan sedikit hasil kebun (Kakao, karet, sawit) yang mereka miliki. Akan tetapi penopang tersebut tak lagi dapt dijadikan andalan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari hari. Berabagai cara pun ditempuh untuk mensiasati hidup mereka sehari hari.

Harga karet yang turun drastis hingga Rp.3.000,- semakin membuat warga desa menjerit. Diluar itu tak ada hasil pertanian petani desa yang bisa dipanen. Intinya desa sedang mengalami paceklik. Alih profesi pun tak segan mereka ambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Sementara, program pemerintah daerah pun belum maskimal berjalan dalam penyerapan anggaran. Beberapa kebijakan pusat yang seharusnya mampu menyentuh warga desa seperti proragam KUR, UMKM maupun program program subsidi lainnya melalui Kartu Indonesia Sehat pun belum menyentuh masyarakat arus bawah di pedesaan dan perkotaan.

Penyaluran bantuan bantuan program pemerintah tersebut tentu sangat dinanti. Baik melalui Bank bank yang ditunjuk maupun instansi pemerintahan yang memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat. Paling tidak, maskimalisasi program pemerintah saat ini yang bisa di lakukan adalah melakukan upaya sosialisasi secara massif. Misalnya saja program UMKM yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan agar Bank yang ditunjuk dalam penyaluran dana UMKM menganggarkan 10 persen.

Seperti yang pernah diungkapkan oleh Kepala Kantor OJK Lampung, “Tahun lalu porsi penyaluran kredit ke sektor UMKM perbankan masih 5% dari total pinjaman yang diberikan. Untuk tahun ini porsinya harus sudah 10%. Sementara, 2017 dan 2018, porsi kredit UMKM dinaikkan secara bertahap masing-masing 15% dan 20%,” paparnya saat silaturahmi bersama awak media di kantor OJK Lampung, Jumat (22/1). 

Begitu pun dengan penyaluran dana KUR. Kepala Kantor Wilayah BRI Lampung-Bengkulu, Erwin Malau menuturkan, pada 2016 pihaknya menargetkan bisa menyalurkan KUR hingga 1,43 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari target 2015 sebesar Rp1 triliun, meski yang terealisasi hanya Rp800 miliar.

Jika program ini segera berjalan, tentu hal ini sangat membantu warga desa yang membutuhkan stimulus dana dalam menggerakkan roda perekonomian di desa dan pojok pojok kota. Selanjutnya, rakyat akan menjalankannya dengan sepenuh hati dengan bentuk pensiasatan pemenuhan ekonomi lainnya tanpa terus menerus meminta kepada pemerintah. []


~ Fajar Sumatera, Rabu, 27 Januari 2016

No comments:

Post a Comment