Oleh Riko Firmansyah
JEMBATAN rusak dibiarkan, tunggu sampai roboh atau ada jatuh korban baru diperbaiki. Begitupun dengan gedung sekolah dan bangunan milik pemerintah lain. Tak terkecuali wabah demam berdarah dangue (DBD) dan jalan rusak.
Berbagai persoalan yang kerap muncul itu, sebagai salah satu bukti bahwa sistem administrasi yang ada di lembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik karena hanya membuat peraturannya tanpa memperhitungkan implementasinya.
Permasalahan ini mencerminkan kelambanan dan ketidakteraturan birokrasi. Dalam upaya memperbaiki iklim investasi, birokrasi berada pada puncak permasalahan yang harus segera diselesaikan.
Pada birokrasi inilah terletak kunci yang menentukan apakah kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Perbaikan birokrasi ini juga harus dapat menciptakan lapangan kerja bagi rakyat.
Perbaikan sistem birokrasi ini juga harus bisa sebagai jalan untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyat yang masih menggangur di setiap sudut kota dan pembenahan ini harus tercermin pada kebijakan energi, pajak atau dalam sektor lain.
Sumber permasalahan yang ada di sistem administrasi ini adalah terutama masalah kewenangan dan koordinasi dalam setiap masing masing bagian. Jalan rusak misalnya, selalu ditinjau dari kepemilikannya (nasional, provinsi atau kabupaten/kota).
Masyarakat tak peduli jalan itu milik siapa. Terpenting adalah segera diperbaiki dan mulus.
Jika satu sama lain dalam melaksanakan pekerjaannya tidak saling berorganisasi maka yang terjadi hanyalah ketimpangan dan miss koordinasi antar pegawai.
Jadi, birokrasi yang ada di dalam pemerintahan harus benar-benar diperbaiki tidak hanya faktor dari luar tetapi juga internal. Harus sama-sama mempunyai benteng dan kekauatan serta visi dan misi agar peraturan yang di buat bisa berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan baik. []
~ Fajar Sumatera, Selasa, 19 Januari 2016
JEMBATAN rusak dibiarkan, tunggu sampai roboh atau ada jatuh korban baru diperbaiki. Begitupun dengan gedung sekolah dan bangunan milik pemerintah lain. Tak terkecuali wabah demam berdarah dangue (DBD) dan jalan rusak.
Berbagai persoalan yang kerap muncul itu, sebagai salah satu bukti bahwa sistem administrasi yang ada di lembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik karena hanya membuat peraturannya tanpa memperhitungkan implementasinya.
Permasalahan ini mencerminkan kelambanan dan ketidakteraturan birokrasi. Dalam upaya memperbaiki iklim investasi, birokrasi berada pada puncak permasalahan yang harus segera diselesaikan.
Pada birokrasi inilah terletak kunci yang menentukan apakah kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Perbaikan birokrasi ini juga harus dapat menciptakan lapangan kerja bagi rakyat.
Perbaikan sistem birokrasi ini juga harus bisa sebagai jalan untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyat yang masih menggangur di setiap sudut kota dan pembenahan ini harus tercermin pada kebijakan energi, pajak atau dalam sektor lain.
Sumber permasalahan yang ada di sistem administrasi ini adalah terutama masalah kewenangan dan koordinasi dalam setiap masing masing bagian. Jalan rusak misalnya, selalu ditinjau dari kepemilikannya (nasional, provinsi atau kabupaten/kota).
Masyarakat tak peduli jalan itu milik siapa. Terpenting adalah segera diperbaiki dan mulus.
Jika satu sama lain dalam melaksanakan pekerjaannya tidak saling berorganisasi maka yang terjadi hanyalah ketimpangan dan miss koordinasi antar pegawai.
Jadi, birokrasi yang ada di dalam pemerintahan harus benar-benar diperbaiki tidak hanya faktor dari luar tetapi juga internal. Harus sama-sama mempunyai benteng dan kekauatan serta visi dan misi agar peraturan yang di buat bisa berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan baik. []
~ Fajar Sumatera, Selasa, 19 Januari 2016
No comments:
Post a Comment