Oleh Abdullah Al Mas’ud
BANYAK yang bilang kepala daerah paling mudah melakukan korupsi lantaran mengetahui semua aliran anggaran daerah yang dpimpinnnya. Kondisi itu sudah dibuktikan dengan sejumlah kepala daerah yang dibui akibat korupsi. Wajar jika masyarakat di mana pun curiga dengan kepala daerah seiring berkembangnya pengetahuan dan kebutuhan infomrasi. Seperti di Tanggamus yang kini jadi sorotan masyarakat bukan hanya di Tanggamus, tapi di seluruh Lampung.
Masyarakat saat ini kian cerdas dalam menyoroti pembangunan daerah dan kritis dalam berpikir. Jadi persoalan curiga merupakan bagian dari kritisi rakyat terhadap pemimpinnya. Begitu juga yang terjadi di Tanggamus.
Menginjak ujung tahun 2015 hingga kini, Kabupaten Tanggamus sudah tercoreng dengan munculnya laporan sejumlah Anggota DPRD ke KPK dalam kasus sogok atau istilah sekarang namanya gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati.
Misi dari gratifikasi memang bentuknya beragam, ada yang dalam bentuk uang, barang, sampai perempuan. Namun, dugaan yang dilontarkan oleh sejumlah Angngota Dewan di sana, misi Bupatinya adalah untuk memuluskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan memberikan sejumlah uang.
Di mata masyarakat lain lagi. Jika dugaan itu benar, mereka malah mencari jawaban, kenapa Pak Bupati begitu ngotot memuluskan APBD sampai-sampai mengeluarkan uang segitu banyak.
Berangkat dari persoalan itu, sejumlah masyarakat bersama mahasiswa merasa terusik dan dilanjutkan dengan menyuarakan dalam bentuk berunjukrasa di Tanjungkarang, ibu kota provinsi.
Melihat pergerakan masyarakat di sana, tentu masyarakat daerah lain sepakat untuk berharap kepada wakil rakyat mereka mengikuti jejak Anggota DPRD Tanggamus yang berani melaporkan bupati sebagai pelaku gratifikasi. Sedangkan masyarakat terus mendorongnya sampai rampung ke meja hijau.
Dengan keberanian tersebut juga kita juga berharap persoalan gratifikasi dapat ditekan karena gratifikasi sebagai bentuk kolusi yang berujung korupsi. []
~ Fajar Sumatera, Jumat, 22 Januari 2016
BANYAK yang bilang kepala daerah paling mudah melakukan korupsi lantaran mengetahui semua aliran anggaran daerah yang dpimpinnnya. Kondisi itu sudah dibuktikan dengan sejumlah kepala daerah yang dibui akibat korupsi. Wajar jika masyarakat di mana pun curiga dengan kepala daerah seiring berkembangnya pengetahuan dan kebutuhan infomrasi. Seperti di Tanggamus yang kini jadi sorotan masyarakat bukan hanya di Tanggamus, tapi di seluruh Lampung.
Masyarakat saat ini kian cerdas dalam menyoroti pembangunan daerah dan kritis dalam berpikir. Jadi persoalan curiga merupakan bagian dari kritisi rakyat terhadap pemimpinnya. Begitu juga yang terjadi di Tanggamus.
Menginjak ujung tahun 2015 hingga kini, Kabupaten Tanggamus sudah tercoreng dengan munculnya laporan sejumlah Anggota DPRD ke KPK dalam kasus sogok atau istilah sekarang namanya gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati.
Misi dari gratifikasi memang bentuknya beragam, ada yang dalam bentuk uang, barang, sampai perempuan. Namun, dugaan yang dilontarkan oleh sejumlah Angngota Dewan di sana, misi Bupatinya adalah untuk memuluskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan memberikan sejumlah uang.
Di mata masyarakat lain lagi. Jika dugaan itu benar, mereka malah mencari jawaban, kenapa Pak Bupati begitu ngotot memuluskan APBD sampai-sampai mengeluarkan uang segitu banyak.
Berangkat dari persoalan itu, sejumlah masyarakat bersama mahasiswa merasa terusik dan dilanjutkan dengan menyuarakan dalam bentuk berunjukrasa di Tanjungkarang, ibu kota provinsi.
Melihat pergerakan masyarakat di sana, tentu masyarakat daerah lain sepakat untuk berharap kepada wakil rakyat mereka mengikuti jejak Anggota DPRD Tanggamus yang berani melaporkan bupati sebagai pelaku gratifikasi. Sedangkan masyarakat terus mendorongnya sampai rampung ke meja hijau.
Dengan keberanian tersebut juga kita juga berharap persoalan gratifikasi dapat ditekan karena gratifikasi sebagai bentuk kolusi yang berujung korupsi. []
~ Fajar Sumatera, Jumat, 22 Januari 2016
No comments:
Post a Comment