Oleh Deni Kurniawan
KUNJUNGAN Jokowi ke lampung hari Jumat lalu merupakan kunjungan Presiden RI tersebut yang ke 5 kalinya dalam kurun 1 tahun ini. Hal tersebut tidak terlepas dari gencarnya pendekatan Gubernur lampung M. Ridho Ficardo dalam mendekati Pemerintah Pusat.
Sadar akan minimnya anggaran APBD yang tidak besar, M. Ridho Ficardo membuat terobosan dengan meminta anggaran pusat yang lebih besar lagi dalam menopang pembangunan Infrastruktur di Lampung. Satu dasawrsa sebelum memimpin Lampung, kita bisa merasakan begitu hebatnya kerusakan jalan, jembatan, bendungan dan saluran irigasi yang mungkin dari peninggalan zaman Belanda tidak pernah di renovasi.
Ditarget Pemerintah Pusat dalam pemenuhan pangan nasional dengan menggenjot satu juta ton gabah padi, tentu tidak mudah dengan kondisi alam yang tidak berpihak. Saluran irigasi yang tidak berpihak, bendungan yang airnya terus terusan deficit tentu menjadi tantangan bagi Pemerintahan M. Ridho Ficardo. Terlebih, infrastruktur Jalan dan Jembatan yang rusak parah sebagai akses ekonomi public.
Gelontoran proyek pusat yang disinergikan dengan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi, menjadi padu dalam pengembangan ekonomi Lampung. Tumbuh 5,18% secara ekonomi tentu bukan untuk besar kepala dikarenakan pertumbuhan tersebut diatas pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara teori, pertumbuhan yang tidak dikuti oleh pemerataan tentu akan diikuti oleh angka pengangguran yang tinggi. Itu terbukti dari rilis BPS Lampung beberapa hari yang lalu, dimana angka pengangguran di desa meningkat drastic. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mencatat, kenaikan jumlah pengangguran di Lampung tersebut dipicu oleh menurunnya jumlah angkatan kerja pada Agustus hingga 5,63%. Penurunan disebabkan keluarnya penduduk usia kerja atau 15 tahun keatas dari kegiatan bekerja dan mencari kerja.
Tingkat pengangguran tertinggi masih berada di wilayah perkotaan dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,82% dibanding pedesaan yang hanya 4,12%. Namun bila dilihat secara absolut atau jumlahnya, pengangguran di pedesaan lebih banyak dari perkotaan. Jumlahnya mencapai 114,8 ribu orang berbanding 82,1 ribu.
Dibanding Februari, jumlah pengangguran di pedesaan bertambah sebanyak 12,1 ribu atau turun 2,12 poin. Sementara jumlah pengangguran di pedesaan bertambah 45,3 ribu atau naik 1,67 poin. “Kondisi ini bisa mendorong tingkat urbanisasi atau migrasi pencari kerja dari desa ke perkotaan,” kata Kepala BPS Lampung, Adhi Wiriana (5/11/2015).
Guliran dana desa yang masih terkendala di pelaporan administrasi tentu sedikit menghambat stimulus ekonomi bagi warga di pedesaan yang harusnya dengan dana desa tersebut dapat menggerakkan ekonomi warga di pedesaan. Kegiatan pengelolaan dana desa juga diharapkan mampu melibatkan dorongan usaha yang padat modal sehingga dapat melibatkan warga desa yang lebih banyak dan menumbuhkan ekonomi desa itu sendiri. []
~ Fajar Sumatera, Senin, 9 November 2015
KUNJUNGAN Jokowi ke lampung hari Jumat lalu merupakan kunjungan Presiden RI tersebut yang ke 5 kalinya dalam kurun 1 tahun ini. Hal tersebut tidak terlepas dari gencarnya pendekatan Gubernur lampung M. Ridho Ficardo dalam mendekati Pemerintah Pusat.
Sadar akan minimnya anggaran APBD yang tidak besar, M. Ridho Ficardo membuat terobosan dengan meminta anggaran pusat yang lebih besar lagi dalam menopang pembangunan Infrastruktur di Lampung. Satu dasawrsa sebelum memimpin Lampung, kita bisa merasakan begitu hebatnya kerusakan jalan, jembatan, bendungan dan saluran irigasi yang mungkin dari peninggalan zaman Belanda tidak pernah di renovasi.
Ditarget Pemerintah Pusat dalam pemenuhan pangan nasional dengan menggenjot satu juta ton gabah padi, tentu tidak mudah dengan kondisi alam yang tidak berpihak. Saluran irigasi yang tidak berpihak, bendungan yang airnya terus terusan deficit tentu menjadi tantangan bagi Pemerintahan M. Ridho Ficardo. Terlebih, infrastruktur Jalan dan Jembatan yang rusak parah sebagai akses ekonomi public.
Gelontoran proyek pusat yang disinergikan dengan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi, menjadi padu dalam pengembangan ekonomi Lampung. Tumbuh 5,18% secara ekonomi tentu bukan untuk besar kepala dikarenakan pertumbuhan tersebut diatas pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara teori, pertumbuhan yang tidak dikuti oleh pemerataan tentu akan diikuti oleh angka pengangguran yang tinggi. Itu terbukti dari rilis BPS Lampung beberapa hari yang lalu, dimana angka pengangguran di desa meningkat drastic. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mencatat, kenaikan jumlah pengangguran di Lampung tersebut dipicu oleh menurunnya jumlah angkatan kerja pada Agustus hingga 5,63%. Penurunan disebabkan keluarnya penduduk usia kerja atau 15 tahun keatas dari kegiatan bekerja dan mencari kerja.
Tingkat pengangguran tertinggi masih berada di wilayah perkotaan dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,82% dibanding pedesaan yang hanya 4,12%. Namun bila dilihat secara absolut atau jumlahnya, pengangguran di pedesaan lebih banyak dari perkotaan. Jumlahnya mencapai 114,8 ribu orang berbanding 82,1 ribu.
Dibanding Februari, jumlah pengangguran di pedesaan bertambah sebanyak 12,1 ribu atau turun 2,12 poin. Sementara jumlah pengangguran di pedesaan bertambah 45,3 ribu atau naik 1,67 poin. “Kondisi ini bisa mendorong tingkat urbanisasi atau migrasi pencari kerja dari desa ke perkotaan,” kata Kepala BPS Lampung, Adhi Wiriana (5/11/2015).
Guliran dana desa yang masih terkendala di pelaporan administrasi tentu sedikit menghambat stimulus ekonomi bagi warga di pedesaan yang harusnya dengan dana desa tersebut dapat menggerakkan ekonomi warga di pedesaan. Kegiatan pengelolaan dana desa juga diharapkan mampu melibatkan dorongan usaha yang padat modal sehingga dapat melibatkan warga desa yang lebih banyak dan menumbuhkan ekonomi desa itu sendiri. []
~ Fajar Sumatera, Senin, 9 November 2015
No comments:
Post a Comment