Friday, October 23, 2015

Layanan Publik Buruk

Oleh Abdullah Al Mas’ud


PELAYANAN publik di Lampung makin buruk. Namun, masyakat tak berkutik melawannya.

Tentu semua masyarakat di Provinsi Lampung pernah mengalami soal layanan pemerintah dalam mengurus administrasi dan lainnya yang tak mengenakan. Tak usah jauh-jauh. Di Kantor Samsat yang berlokasi di Jl. Pramuka, banyak yang mengeluh. Salah satunya Adi, karyawan sebuah perusahaan yang berkantor di Jl. Gajah Mada, Tanjungkarang Timur.

Dia terang-terangan mengaku, selalu dibelakangi meski sudah antre berjam-hjam tetapi persoalan pembayaran pajak kendaraannya tak kunjung slesai. “Saya masuk ke belakang ternyata banyak yang mengurus lewat pintu belakang. Pantas saja punya saya tak kunjung kelar.”  Padahal, jika petugas bilang harus mengurus lewat pintu belakang, tentu Adi juga akan patuh dan mengurus lewat pintu belakang.

Persoaloan Adi merupakan salah satu pelayanan publik yang buruk. Mungkin masih ada Adi lainnya bernasib serupa.

Buruknya pelayanan publik di Lampung menambah daftar panjang reputasi jelek pelayanan publik di negeri ini.

Karena itu, membenahi kekarut-marutan pelayanan publik di daerah harus menjadi agenda utama pemerintah saat ini. Setelah itu, mereka mesti memaksa pejabat-pejabat untuk juga mulai melenyapkan watak priayi dan menggantinya dengan kesungguhan hati mengabdi kepada masyarakat.

Dalil sebagai pelayan masyarakat itu mestinya bersifat universal. Siapa pun, kapan pun, dan di mana pun pemerintah itu berada semestinya selalu mendudukkan tugas melayani publik di atas kepentingan yang lain. 

Namun, konsep sederhana itu kerap luput dalam perilaku pejabat. Yang terjadi malah sebaliknya. Pejabat pemerintah lebih asyik menjadi pelayan diri sendiri ketimbang melayani masyarakat. Mereka yang mestinya menjadi abdi justru lebih banyak menampilkan watak priayi.

Kemarin, ratusan mahasiswa dari berbagai lembaga kemahasiswaan di Lampung baik dari luar kampus maupun di dalam kampus berorasi  yang dimotori Ombudsman RI Perwakilan Lampung di bundaran Tugu Adipura Tanjung karang. mereka menyuarakan gerakan melawan diam untuk pelayanan publik yang dinilai buruk.

Protes tentu bukan hanya munmcul dari mereka. Masyarakat secara individu tentu banyak yang mengeluh, tetapi mereka tak punya kemamopuan untuk melawan, selain mengurut dada.

Sebaiknya, pemerintah terus berintrospeksi untuk terus memperbaiki layanan masyarakat. Sebab Pemerintah ada hanya untuk melayani masyarakat.  []


~ Fajar Sumatera, Jumat, 23 Oktober 2016

No comments:

Post a Comment