Oleh Abdullah Al Mas’ud
BELAKANGAN seluruh media cetak di Lampung seperti sedang berlomba-lomba mendapatkan berita buruk. Indikasinya berita buruk yang mayoritas bersumber dari kalangan pemerintah itu tak pernah absen di koran.
Ungkapan usang Bad News is Good News (berita buruk adalah berita bagus) hingga kini masih berlaku dan bahkan terkesan laku keras, Bahkan contoh ungkapan using yang memakai contoh orang menggigit anjing belum seberapa karena kini lebih sadis. Bukan lagi makan mengigit tetapi memakannya sampai habis.
Hampir rata-rata setiap koran, juga dilengkapi dengan website. Misalnya surat kabar Fajar Sumatera dilengkapi dengan harianfajarsumetara.com sehingga dalam sekejap berita yang diperoleh wartawan dalam hitungan detik bisa langsung dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia.
Perubahan ungkapan jurnalis sudah tentu mengikuti perkembangan zaman seiring dengan kemajuan tehnologi. Sehingga berita buruk pun akan semakin buruk.
Tentu berita buruk bisa dating dari mana pun, dari sisi ekonomi, social, politik, pendidikan, bahkan berita dunia yang diikuti dengan dunia entertaimen.
Berita buruk bersumber dari pemerintahan kebanyakan dilakukan oleh individu ukan dari program. Banyak penyimpangan yang dilakukan pegawai bahkan pejabat pemerintahan yang menjadi konsumsi empuk media.
Contoh berita buruk, pejabat PNS dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi, kemudian PNS di Lampung Selatan main film porno, lainnya adalah isteri pejabat yang melakukan kriminalisasi. Bahkan berita soal narkoba dan PNS pun tak luput dari konsumsi.
Dari sisi kelompok, banyaknya demonstrasi dari berbagai kalangan, seperti demo guru oleh siswa, demo mahasiswa, demoo dari LSM, bahkan sampai demo buruh menuntut hak-haknya.
Kemudian, berita soal bencana seperti kabut asap yang terus memakan korban dan menyushkan masyarakat, berita bencana longsor, berita kebakaran, serta masih banyak lagi.
Dalam berita buruk politik, kini sedang gencar berita buruk lantaran di sejumlah kabupaten dan kota sedang seru kamopanye menyambut pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 9 Desember mendatang. Misalnya oknum DPRD mau menjadi pelacur politikm ada juga yang jadi calo politik. Kemduian, politik uang yang dimainkan para calon kerjasama dengan lembaga lain.
Berita-berita buruk merupakan berita bagus untuk konsumsi pembaca. Namun, di sisi lain merupakan cermin buruk dan memalukan bagi daerah. Dengan begitu, pembaca tahu di Lampung banyak persoalan dan kriminalisasi oleh pejabat dan warganya.
Surat kabar sebagai klien masyarakat hanya penyampai informasi soal kelakuan dan kondisi daerah dari sisi buruk. Siapa pun yang melakukan keburukan menjadi berita, tentu harus bisa bertanggung jawab.
Kemudian, soal pejabat yang berkelakuan buruk kemudian menjadi sorotan khusus media cetak sebagai dampak kurang hamonisnya hubungan antara pemerintah dan media. Namun, secara hukum adalah tanggung jawab aparat.
Lalu, bagaimana berita buruk itu tidak muncul khususnya dari para pejabat pemerintah…? Jawabannya ada pada individu pejabat supaya tidak ada koran. Denan demikian, kuantitas berita buruk pejabat di koran kian terkikis. []
~ Fajar Sumatera, Kamis, 22 Oktober 2016
BELAKANGAN seluruh media cetak di Lampung seperti sedang berlomba-lomba mendapatkan berita buruk. Indikasinya berita buruk yang mayoritas bersumber dari kalangan pemerintah itu tak pernah absen di koran.
Ungkapan usang Bad News is Good News (berita buruk adalah berita bagus) hingga kini masih berlaku dan bahkan terkesan laku keras, Bahkan contoh ungkapan using yang memakai contoh orang menggigit anjing belum seberapa karena kini lebih sadis. Bukan lagi makan mengigit tetapi memakannya sampai habis.
Hampir rata-rata setiap koran, juga dilengkapi dengan website. Misalnya surat kabar Fajar Sumatera dilengkapi dengan harianfajarsumetara.com sehingga dalam sekejap berita yang diperoleh wartawan dalam hitungan detik bisa langsung dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia.
Perubahan ungkapan jurnalis sudah tentu mengikuti perkembangan zaman seiring dengan kemajuan tehnologi. Sehingga berita buruk pun akan semakin buruk.
Tentu berita buruk bisa dating dari mana pun, dari sisi ekonomi, social, politik, pendidikan, bahkan berita dunia yang diikuti dengan dunia entertaimen.
Berita buruk bersumber dari pemerintahan kebanyakan dilakukan oleh individu ukan dari program. Banyak penyimpangan yang dilakukan pegawai bahkan pejabat pemerintahan yang menjadi konsumsi empuk media.
Contoh berita buruk, pejabat PNS dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi, kemudian PNS di Lampung Selatan main film porno, lainnya adalah isteri pejabat yang melakukan kriminalisasi. Bahkan berita soal narkoba dan PNS pun tak luput dari konsumsi.
Dari sisi kelompok, banyaknya demonstrasi dari berbagai kalangan, seperti demo guru oleh siswa, demo mahasiswa, demoo dari LSM, bahkan sampai demo buruh menuntut hak-haknya.
Kemudian, berita soal bencana seperti kabut asap yang terus memakan korban dan menyushkan masyarakat, berita bencana longsor, berita kebakaran, serta masih banyak lagi.
Dalam berita buruk politik, kini sedang gencar berita buruk lantaran di sejumlah kabupaten dan kota sedang seru kamopanye menyambut pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 9 Desember mendatang. Misalnya oknum DPRD mau menjadi pelacur politikm ada juga yang jadi calo politik. Kemduian, politik uang yang dimainkan para calon kerjasama dengan lembaga lain.
Berita-berita buruk merupakan berita bagus untuk konsumsi pembaca. Namun, di sisi lain merupakan cermin buruk dan memalukan bagi daerah. Dengan begitu, pembaca tahu di Lampung banyak persoalan dan kriminalisasi oleh pejabat dan warganya.
Surat kabar sebagai klien masyarakat hanya penyampai informasi soal kelakuan dan kondisi daerah dari sisi buruk. Siapa pun yang melakukan keburukan menjadi berita, tentu harus bisa bertanggung jawab.
Kemudian, soal pejabat yang berkelakuan buruk kemudian menjadi sorotan khusus media cetak sebagai dampak kurang hamonisnya hubungan antara pemerintah dan media. Namun, secara hukum adalah tanggung jawab aparat.
Lalu, bagaimana berita buruk itu tidak muncul khususnya dari para pejabat pemerintah…? Jawabannya ada pada individu pejabat supaya tidak ada koran. Denan demikian, kuantitas berita buruk pejabat di koran kian terkikis. []
~ Fajar Sumatera, Kamis, 22 Oktober 2016
No comments:
Post a Comment