Oleh Abdullah Al Mas’ud
HAMPIR setiap edisi, Harian Fajar Sumatera, memuat berita korupsi. Seakan korupsi itu terus berkembang biak di mana-mana. Pelakunya pun dari berbagai kalangan. Tapi yang jadi sorotan adalah penguasa dan pengusaha.
Para pengusaha dan penguasa berikut keluarganya yang seharusnya menjadi panutan, setidaknya sebagai bagian dari motivasi masyarakat turut mencegah korupsi, bukan sebaliknya.
Miris…jika membaca berita-berita mengenai korupsi. Rasanya juga kesal bila mengetahui para pejabat dan orang-orang kaya menilap dana yang seharusnya buat orang miskin.
Padahal dilihat dari kaca mata mana pun, penghasilan pejabat sudah pasti lebih dari cukup. Sebagai ilustrasi, uang makan mkinum seorang sekretaris daerah di kawasan paling pelosok pun mencapai Rp16 juta per bulan. Belum lagi gaji dan berbagai tunjangan tetek-bengek.
Dengan penghasilan yang mencapai lebih dari Rp30 juta per bulan itu, sebaiknya bisa membantu masyarakat yang miskin, bukan malah memiskinkan masyarakat miskin.
Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh.
Namun, yang paling menyedihkan adalah jika rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat dan pengusaha yang memanfaatkan pejabat.
Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor.
Masyarakat bisa mengikuti langkah mahasiswa. Dengan begitu berarti bersama-sama membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
Korupsi merupakan penyakit yang harus dilenyapkan dan dienyahkan di bumi Lampung. Korupsi pelan namun pasti akan menghancurkan masyarakat. Semua element harus sepakat “berantas korupsi”. []
~ Fajar Sumatera, Jumat, 21 Agustus 2015
HAMPIR setiap edisi, Harian Fajar Sumatera, memuat berita korupsi. Seakan korupsi itu terus berkembang biak di mana-mana. Pelakunya pun dari berbagai kalangan. Tapi yang jadi sorotan adalah penguasa dan pengusaha.
Para pengusaha dan penguasa berikut keluarganya yang seharusnya menjadi panutan, setidaknya sebagai bagian dari motivasi masyarakat turut mencegah korupsi, bukan sebaliknya.
Miris…jika membaca berita-berita mengenai korupsi. Rasanya juga kesal bila mengetahui para pejabat dan orang-orang kaya menilap dana yang seharusnya buat orang miskin.
Padahal dilihat dari kaca mata mana pun, penghasilan pejabat sudah pasti lebih dari cukup. Sebagai ilustrasi, uang makan mkinum seorang sekretaris daerah di kawasan paling pelosok pun mencapai Rp16 juta per bulan. Belum lagi gaji dan berbagai tunjangan tetek-bengek.
Dengan penghasilan yang mencapai lebih dari Rp30 juta per bulan itu, sebaiknya bisa membantu masyarakat yang miskin, bukan malah memiskinkan masyarakat miskin.
Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh.
Namun, yang paling menyedihkan adalah jika rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat dan pengusaha yang memanfaatkan pejabat.
Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor.
Masyarakat bisa mengikuti langkah mahasiswa. Dengan begitu berarti bersama-sama membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
Korupsi merupakan penyakit yang harus dilenyapkan dan dienyahkan di bumi Lampung. Korupsi pelan namun pasti akan menghancurkan masyarakat. Semua element harus sepakat “berantas korupsi”. []
~ Fajar Sumatera, Jumat, 21 Agustus 2015
No comments:
Post a Comment