Oleh Abdullah Al Mas’ud
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak sudah usai. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan hasil pilkada di 8 kabupaten dan kota di Lampung, tapi hitungan cepat bisa jadi patokan lantaran ada angka toleransi tak sampai 5 persen.
Hingga tadi malam, masih banyak pemenang merayakan dengan cara masing-masing dengan beragam cara. Semuanya bilang, jabatan itu amanah. Lalu bagaimana dengan janji saat kampanye?
Janji semua pemenang pilkada juga terlontar saat menyampaikan misi dan visi yang digelar KPU masing-masing daerah. Kesimpulan dari penyampaian dan janji politik seluruh calon pada intinya adalah menyejahterakan rakyat dengan memajukan daerah menjadi lebih baik.
Janji adalah janji. Tidak kenal embel-embel istilah apa pun, seperti janji palsu maupun janji politik. Kalau janji palsu, siapa pun tahu karena tidak akan pernah ditepati. Mungkinkah para kepala daerah atau pemenang pilkada saat ini memenuhi janjinya yang digembar-gemborkan saat kampanye?
Janji para kepala yang disampaikan pada visi dan misi adalah janji politik, yang sangat kental berlaku di negeri ini. Mereka bisa langsung menjalankan setelah resmi berstatus kepala daerah. Kalaupun tidak, ya... Tidak apa-apa. Toh kekuasaan telah direngkuhnya.
Nah, inilah yang harus dikawal oleh rakyat terhadap semua kepala daerah yang baru saja memenangkan pilkada. Mereka selayaknya menjalankan janjinya terhadap rakyat bukan kepada partai.
Banyak yang menyebutkan bahwa itu tugas partai demi bangsa dan negara, selalu muncul dari ucapan politisi maupun pejabat yang berlatar belakang politik. Benar adanya sinyalemen, manut atau menuruti keinginan partai pollitik itu lebih penting ketimbang membalas dukungan rakyat yang telah memilihnya.
Ingat, setumpuk janji-janji politik saat kampanye begitu ‘menyihir’ warga sehingga dia mendulang banyak suara. Sudah sepantasnya, bahkan seharusnya, semua janji itu ditunaikan kelak.
Seperti halnya Herman HN saat menjadi Wali Kota Bandarlampung, mampu menjalankan misi dengan memperbaiki wajah kota. Alhasil pada pilkada 9 Desember 2015, atau periode kedua masa tugasnya, tanpa banyak gembor-gembor, rakyat sudah mantap dengan pilihannya pada Herman HN sehingga mendominasi dengan perolehan 86 persen suara.
Sebaliknya dengan kepala daerah yang inkar janji, meski sudah gembar-gembor dengan berbagai cara, rakyat tetap saja menjadikannya sebagai pelajaran dan tak kembali memilihnya.
Rakyat sudah tidak bodoh lagi oleh nina bobok janji-janji kampanye. Bak, anjing berlari kencang, hanya karena di depan matanya digantung sekerat tulang.
Kalau karir seseorang mulai pudar, dan rakyat tidak mau lagi memilihnya, baru dia tersadar dari mimpinya. Begitu pula orang Betawi, kalau merasa dibohongi orang lain, langsung nyerocos. Muke gile.
Tugas awal para calon kepala daerah yang sudah menang dalam pilkada adalah harus mengawal ketat sampai ke ujung supaya hasil hitungan tak berubah sampai pelantikan menjadi bupati atau walikota sehingga bisa menjalankan janji sesuai kampanye.
Tugas rakyat adalah mengawal janji para kepala daerah yang terpilih, yakni memajukan daerah untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan bukan segelintir atau segolongan.
Saya ucapkan selamat kepada kepala daerah yang baru saja terpilih dengan perolehan suara terbanyak semoga sukses menjalankan amanah rakyat. []
~ Fajar Sumatera, Jumat, 11 Desember 2015
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak sudah usai. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan hasil pilkada di 8 kabupaten dan kota di Lampung, tapi hitungan cepat bisa jadi patokan lantaran ada angka toleransi tak sampai 5 persen.
Hingga tadi malam, masih banyak pemenang merayakan dengan cara masing-masing dengan beragam cara. Semuanya bilang, jabatan itu amanah. Lalu bagaimana dengan janji saat kampanye?
Janji semua pemenang pilkada juga terlontar saat menyampaikan misi dan visi yang digelar KPU masing-masing daerah. Kesimpulan dari penyampaian dan janji politik seluruh calon pada intinya adalah menyejahterakan rakyat dengan memajukan daerah menjadi lebih baik.
Janji adalah janji. Tidak kenal embel-embel istilah apa pun, seperti janji palsu maupun janji politik. Kalau janji palsu, siapa pun tahu karena tidak akan pernah ditepati. Mungkinkah para kepala daerah atau pemenang pilkada saat ini memenuhi janjinya yang digembar-gemborkan saat kampanye?
Janji para kepala yang disampaikan pada visi dan misi adalah janji politik, yang sangat kental berlaku di negeri ini. Mereka bisa langsung menjalankan setelah resmi berstatus kepala daerah. Kalaupun tidak, ya... Tidak apa-apa. Toh kekuasaan telah direngkuhnya.
Nah, inilah yang harus dikawal oleh rakyat terhadap semua kepala daerah yang baru saja memenangkan pilkada. Mereka selayaknya menjalankan janjinya terhadap rakyat bukan kepada partai.
Banyak yang menyebutkan bahwa itu tugas partai demi bangsa dan negara, selalu muncul dari ucapan politisi maupun pejabat yang berlatar belakang politik. Benar adanya sinyalemen, manut atau menuruti keinginan partai pollitik itu lebih penting ketimbang membalas dukungan rakyat yang telah memilihnya.
Ingat, setumpuk janji-janji politik saat kampanye begitu ‘menyihir’ warga sehingga dia mendulang banyak suara. Sudah sepantasnya, bahkan seharusnya, semua janji itu ditunaikan kelak.
Seperti halnya Herman HN saat menjadi Wali Kota Bandarlampung, mampu menjalankan misi dengan memperbaiki wajah kota. Alhasil pada pilkada 9 Desember 2015, atau periode kedua masa tugasnya, tanpa banyak gembor-gembor, rakyat sudah mantap dengan pilihannya pada Herman HN sehingga mendominasi dengan perolehan 86 persen suara.
Sebaliknya dengan kepala daerah yang inkar janji, meski sudah gembar-gembor dengan berbagai cara, rakyat tetap saja menjadikannya sebagai pelajaran dan tak kembali memilihnya.
Rakyat sudah tidak bodoh lagi oleh nina bobok janji-janji kampanye. Bak, anjing berlari kencang, hanya karena di depan matanya digantung sekerat tulang.
Kalau karir seseorang mulai pudar, dan rakyat tidak mau lagi memilihnya, baru dia tersadar dari mimpinya. Begitu pula orang Betawi, kalau merasa dibohongi orang lain, langsung nyerocos. Muke gile.
Tugas awal para calon kepala daerah yang sudah menang dalam pilkada adalah harus mengawal ketat sampai ke ujung supaya hasil hitungan tak berubah sampai pelantikan menjadi bupati atau walikota sehingga bisa menjalankan janji sesuai kampanye.
Tugas rakyat adalah mengawal janji para kepala daerah yang terpilih, yakni memajukan daerah untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan bukan segelintir atau segolongan.
Saya ucapkan selamat kepada kepala daerah yang baru saja terpilih dengan perolehan suara terbanyak semoga sukses menjalankan amanah rakyat. []
~ Fajar Sumatera, Jumat, 11 Desember 2015
No comments:
Post a Comment