Oleh Riko Firmansyah
PEPATAH Romawi: Belajarlah patuh sebelum memimpin. Sepertinya hal itu tak berlaku bagi Menteri Perindustrian Saleh Husin. Dia ngotot melawan moratorium presiden terkait pembukaan lahan sawit.
Alasannya, industri pengolahan sawit turut berkontribusi dalam menghasilkan devisa, khususnya untuk industri crude palm oil (CPO). Sebelum moratorium dapat $21,6 miliar kini hanya $18 miliar.
Dan, banyak lagi alasannya yang mengarah pada pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit tersebut. Semua alasan dia masuk akal dan dan cerdas. Tapi, tetap saja membangkang perintah atasannya.
Jokowi mengeluarkan Inpres No.10/2011 mengenai Penundaan Penggunaan Lahan Hutan dan Gambut. Inpres ini tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan Norwegia yang risau dengan masifnya kebakaran hutan ketika itu.
Luas lahan gambut mencapai 20,96 juta hektare. Di Sumatera, dari total luas lahan sawit sebesar 4,74 juta hektare yang berada di lahan gambut 1,39 juta hektare.
Di Pulau Kalimantan dari 2,89 juta hektare ada 307,514 ha perkebunan sawit di lahan gambut. Begitu juga di Papua 1.727 ha dari total 85.349 ha perkebunan sawit ada di lahan gambut.
Benar, cukup sudah. Jangan dibuka lagi. Biarkan hutan tropis dan gambut berkembang sebagai mana layaknya. Meski terdapat alasan bahwa pohon sawit juga menyerap CO2, tapi bagaimana dengan ekosistemnya?
Apakah rusa, badak, gajah, orang utan, buaya, harimau, dan berbagai unggas langka lainnya berkehendak hidup di hutan sawit? Justru keberadaan hewan-hewan langka ini memiliki nilai lebih besar dari sekedar devisa tadi.
Malah yang harus difokuskan adalah menggenjot jumlah produksinya. Kenapa Malaysia bisa mencapai 4,19 ton/ha sedangkan kita hanya 2,5 ton/ha? Apakah orang-orang Jiran itu memakai bibit dan pupuk berbeda, atau apa?
Masalah itu yang seharusnya menjadi fokus pemerintah. Yaitu, meningkatkan jumlah dan kualitas produksi bukan malah membuka lahan baru. Bila, prilaku tak patut seperti yang dipertontonkan menteri tadi merambat dan mendapat dukungan dari pengusaha---atau mungkin sudah---tentunya akan berdampak negatif. []
~ Fajar Sumatera, Selasa, 26 April 2016
PEPATAH Romawi: Belajarlah patuh sebelum memimpin. Sepertinya hal itu tak berlaku bagi Menteri Perindustrian Saleh Husin. Dia ngotot melawan moratorium presiden terkait pembukaan lahan sawit.
Alasannya, industri pengolahan sawit turut berkontribusi dalam menghasilkan devisa, khususnya untuk industri crude palm oil (CPO). Sebelum moratorium dapat $21,6 miliar kini hanya $18 miliar.
Dan, banyak lagi alasannya yang mengarah pada pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit tersebut. Semua alasan dia masuk akal dan dan cerdas. Tapi, tetap saja membangkang perintah atasannya.
Jokowi mengeluarkan Inpres No.10/2011 mengenai Penundaan Penggunaan Lahan Hutan dan Gambut. Inpres ini tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan Norwegia yang risau dengan masifnya kebakaran hutan ketika itu.
Luas lahan gambut mencapai 20,96 juta hektare. Di Sumatera, dari total luas lahan sawit sebesar 4,74 juta hektare yang berada di lahan gambut 1,39 juta hektare.
Di Pulau Kalimantan dari 2,89 juta hektare ada 307,514 ha perkebunan sawit di lahan gambut. Begitu juga di Papua 1.727 ha dari total 85.349 ha perkebunan sawit ada di lahan gambut.
Benar, cukup sudah. Jangan dibuka lagi. Biarkan hutan tropis dan gambut berkembang sebagai mana layaknya. Meski terdapat alasan bahwa pohon sawit juga menyerap CO2, tapi bagaimana dengan ekosistemnya?
Apakah rusa, badak, gajah, orang utan, buaya, harimau, dan berbagai unggas langka lainnya berkehendak hidup di hutan sawit? Justru keberadaan hewan-hewan langka ini memiliki nilai lebih besar dari sekedar devisa tadi.
Malah yang harus difokuskan adalah menggenjot jumlah produksinya. Kenapa Malaysia bisa mencapai 4,19 ton/ha sedangkan kita hanya 2,5 ton/ha? Apakah orang-orang Jiran itu memakai bibit dan pupuk berbeda, atau apa?
Masalah itu yang seharusnya menjadi fokus pemerintah. Yaitu, meningkatkan jumlah dan kualitas produksi bukan malah membuka lahan baru. Bila, prilaku tak patut seperti yang dipertontonkan menteri tadi merambat dan mendapat dukungan dari pengusaha---atau mungkin sudah---tentunya akan berdampak negatif. []
~ Fajar Sumatera, Selasa, 26 April 2016
No comments:
Post a Comment