Oleh Abdullah Al Mas’ud
HARI ini (Rabu (17/2) merupakan pelantikan sekaligus serah terima jabatan antara penjabat dan kepala daerah terpilih periode 2016-2021. Bagi kepala daerah terpilih saatnya beraksi untuk membangun daerah sesuai dengan misi yang dijanjikan ke masyarakat.
Ada 6 bupati dan dua wali kota yang akan dilantik pada Rabu (17/2), di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Telukbetung. Pada umumnya, kepala daerah yang baru dilantik akan memutasi atau roling kepala dinas.
Tak ada yang melarang untuk meroling jabatan, tapi akan lebih baik mutasi itu dilatarbelakangi dengan niat baik yakni untuk membangun daerah sesuai janji, bukan balas jasa. Apalagi sebagai fasilitas melampiaskan balas dendam terhadap pejabat yang tak mendukung.
Kepala daerah yang berintelektualitas bagus tentu tidak menjadikan jabatan sebagai fasilitas dendam terhadap pejabat atau kepala dinas yang tak memihak. Tetapi menciptakan konsep secara bersama-sama untuk mewujudkan program demi kemajuan daerah.
Bila perlu, pejabat yang dulu jadi lawan bisa dirangkul bahkan dilibatkan dalam proses pembangunan daerah. Balas dendam dan balas jasa hanya akan menambah persoalan pada masa pemerintahan pemenang Pilkada.
Memang, harus diakui juga tak sedikit kepala daerah terpilih belum dewasa menerima perbedaan dukungan pada saat Pilkada. Korbannya yang pertama adalah para pejabat yang tidak mendukung.
Yang bahaya adalah memakai kewenangannya melakukan mutasi berdasarkan suka atau tidak suka, tanpa memertimbangkan profesionalitas pejabat yang bersangkutan. Akibatnya banyak dari kalangan PNS yang merasa diperlakukan tidak adil menjadi musuh dalam selimut di jajaran birokrasi.
Persoalan lain yang kerap terjadi terhadap kepala daeragh yang baru adalah pembagian kue pembangunan sebagai bentuk balas jasa.
Banyak tim sukses yang menganggap dirinya atau dianggap berperan diberi kue yang berlebih sehingga menimbulkan kecemburuan dan masalah sosial bahkan persoalan hukum. Kondisi ini sangat berbahaya karena banyak kepala daerah yang terjerat hokum akibat balas jasa sehingga menghambat proses pembangunan.
Padahal, yang harus diingat dan dipegang kepala daerah adalah ingat sumpah dan janji jabatan. Sebab setelah dilantik kepala daerah bukan hanya milik segolongan, bukan hanya milik tim sukses, tetapi sudah menjadi milik rakyat, milik semua karena amanah membangun daerah.
Kini, bagi kepala daerah yang baru saja dilantik harus memulai kiprahnya sebagai bupati atau walikota, tanpa melihat lagi ke belakangan. Sebab tugas yang diemban merupakan amanah dari rakyat untuk membangun.
Kepada para kepala daerah yang dilantik, kami ucapkan selamat bertugas semoga semuanya berjalan sesuai rencana demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. []
~ Fajar Sumatera, Rabu, 17 Februari 2016
HARI ini (Rabu (17/2) merupakan pelantikan sekaligus serah terima jabatan antara penjabat dan kepala daerah terpilih periode 2016-2021. Bagi kepala daerah terpilih saatnya beraksi untuk membangun daerah sesuai dengan misi yang dijanjikan ke masyarakat.
Ada 6 bupati dan dua wali kota yang akan dilantik pada Rabu (17/2), di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Telukbetung. Pada umumnya, kepala daerah yang baru dilantik akan memutasi atau roling kepala dinas.
Tak ada yang melarang untuk meroling jabatan, tapi akan lebih baik mutasi itu dilatarbelakangi dengan niat baik yakni untuk membangun daerah sesuai janji, bukan balas jasa. Apalagi sebagai fasilitas melampiaskan balas dendam terhadap pejabat yang tak mendukung.
Kepala daerah yang berintelektualitas bagus tentu tidak menjadikan jabatan sebagai fasilitas dendam terhadap pejabat atau kepala dinas yang tak memihak. Tetapi menciptakan konsep secara bersama-sama untuk mewujudkan program demi kemajuan daerah.
Bila perlu, pejabat yang dulu jadi lawan bisa dirangkul bahkan dilibatkan dalam proses pembangunan daerah. Balas dendam dan balas jasa hanya akan menambah persoalan pada masa pemerintahan pemenang Pilkada.
Memang, harus diakui juga tak sedikit kepala daerah terpilih belum dewasa menerima perbedaan dukungan pada saat Pilkada. Korbannya yang pertama adalah para pejabat yang tidak mendukung.
Yang bahaya adalah memakai kewenangannya melakukan mutasi berdasarkan suka atau tidak suka, tanpa memertimbangkan profesionalitas pejabat yang bersangkutan. Akibatnya banyak dari kalangan PNS yang merasa diperlakukan tidak adil menjadi musuh dalam selimut di jajaran birokrasi.
Persoalan lain yang kerap terjadi terhadap kepala daeragh yang baru adalah pembagian kue pembangunan sebagai bentuk balas jasa.
Banyak tim sukses yang menganggap dirinya atau dianggap berperan diberi kue yang berlebih sehingga menimbulkan kecemburuan dan masalah sosial bahkan persoalan hukum. Kondisi ini sangat berbahaya karena banyak kepala daerah yang terjerat hokum akibat balas jasa sehingga menghambat proses pembangunan.
Padahal, yang harus diingat dan dipegang kepala daerah adalah ingat sumpah dan janji jabatan. Sebab setelah dilantik kepala daerah bukan hanya milik segolongan, bukan hanya milik tim sukses, tetapi sudah menjadi milik rakyat, milik semua karena amanah membangun daerah.
Kini, bagi kepala daerah yang baru saja dilantik harus memulai kiprahnya sebagai bupati atau walikota, tanpa melihat lagi ke belakangan. Sebab tugas yang diemban merupakan amanah dari rakyat untuk membangun.
Kepada para kepala daerah yang dilantik, kami ucapkan selamat bertugas semoga semuanya berjalan sesuai rencana demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. []
~ Fajar Sumatera, Rabu, 17 Februari 2016
No comments:
Post a Comment