Oleh Deni Kurniawan
SELURUH siswa Bina Lingkungan (Biling) Program Herman HN menunggak bayaran. Sejumlah sekolah pun menunggak biaya operasional, seperti listrik, WiFi dan kebutuhan sekolah lainnya. Pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Bandarlampung pun mengaku anggarannya masih diproses.
Hal itu terungkap saat wartawan Fajar Sumatera melakukan investigasi ke beberapa sekolah di Bandarlampung. Berita ini pernah dimuat Fajar Sumatera,28 Januari 2016 dan bisa dilihat di www.harianfajarsumatera.com. Beberapa Kepala Sekolah mengakui baha pemeritah kota melalui Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung belum membayarkan ke pihak sekolah.
Belum dibayarkannya tunggakan program bina lingkungan ke sekolah sekolah ini jelas akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar (KBM) dan berdampak pada psikologis siswa siswa yang “di cap miskin” pada kategorisasi pembinaan peserta didik. Ditambah lagi persoalannya peralihan program biling dari pemerintah kota ke pemerintah Provinsi Lampung.
Secara program, tidak ada yang salah dengan program yang mampu menyentuh perhatian dan simpati masyarakat Bandarlampung di level menegah ke bawah ini. Acungan jempol patut diberikan kepada Bapak Herman HN yang menggagas program tersebut, karena banyak siswa dari kalangan keluarga tidak mampu dipaksa untuk bersekolah dengan tanpa alasan.
Tidak juga untuk menyalahkan ketika muncul sengkurat pada program ini. Entah apa yang menjadi dasar persoalan sesungguhnya, sehingga terjadi tunggakan disekolah sekolah pada program bina lingkungan ini.
Ada upaya pembangunan opini dan pelimpahan beban sebelumnya seolah olah muncul persoalan ini dikarenakan pengambil alihan wewenang program biling ke Pemerintah Provinsi terancam tidak akan berlanjut. Padahal, Gubernur Lampung sudah menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan program Bina Lingkungan yang digagas oleh Bapak Herman HN ketika kewenangan pengelolaan SMA/SMK diambil alih pemerintah provinsi.
Lalu, di mana dana Biling tersebut terhambat? Apakah karena faktor awal tahun yang sudah menjadi kebiasaan dihampir setiap pemerintahan pada pelaksanaan program selalu dikarenakan pencairan dana baru berlangsung dibulan maret? Atau ada patgulipat dengan dana biling itu sendiri? Mari kita telusuri dan simak berita berita Fajar Sumatera selanjutnya… Tabik! []
~ Fajar Sumatera, Selasa, 2 Februari 2016
SELURUH siswa Bina Lingkungan (Biling) Program Herman HN menunggak bayaran. Sejumlah sekolah pun menunggak biaya operasional, seperti listrik, WiFi dan kebutuhan sekolah lainnya. Pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Bandarlampung pun mengaku anggarannya masih diproses.
Hal itu terungkap saat wartawan Fajar Sumatera melakukan investigasi ke beberapa sekolah di Bandarlampung. Berita ini pernah dimuat Fajar Sumatera,28 Januari 2016 dan bisa dilihat di www.harianfajarsumatera.com. Beberapa Kepala Sekolah mengakui baha pemeritah kota melalui Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung belum membayarkan ke pihak sekolah.
Belum dibayarkannya tunggakan program bina lingkungan ke sekolah sekolah ini jelas akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar (KBM) dan berdampak pada psikologis siswa siswa yang “di cap miskin” pada kategorisasi pembinaan peserta didik. Ditambah lagi persoalannya peralihan program biling dari pemerintah kota ke pemerintah Provinsi Lampung.
Secara program, tidak ada yang salah dengan program yang mampu menyentuh perhatian dan simpati masyarakat Bandarlampung di level menegah ke bawah ini. Acungan jempol patut diberikan kepada Bapak Herman HN yang menggagas program tersebut, karena banyak siswa dari kalangan keluarga tidak mampu dipaksa untuk bersekolah dengan tanpa alasan.
Tidak juga untuk menyalahkan ketika muncul sengkurat pada program ini. Entah apa yang menjadi dasar persoalan sesungguhnya, sehingga terjadi tunggakan disekolah sekolah pada program bina lingkungan ini.
Ada upaya pembangunan opini dan pelimpahan beban sebelumnya seolah olah muncul persoalan ini dikarenakan pengambil alihan wewenang program biling ke Pemerintah Provinsi terancam tidak akan berlanjut. Padahal, Gubernur Lampung sudah menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan program Bina Lingkungan yang digagas oleh Bapak Herman HN ketika kewenangan pengelolaan SMA/SMK diambil alih pemerintah provinsi.
Lalu, di mana dana Biling tersebut terhambat? Apakah karena faktor awal tahun yang sudah menjadi kebiasaan dihampir setiap pemerintahan pada pelaksanaan program selalu dikarenakan pencairan dana baru berlangsung dibulan maret? Atau ada patgulipat dengan dana biling itu sendiri? Mari kita telusuri dan simak berita berita Fajar Sumatera selanjutnya… Tabik! []
~ Fajar Sumatera, Selasa, 2 Februari 2016
No comments:
Post a Comment