Oleh Abdullah Al Mas’ud
KINI, kian banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyengsarakan masyarakat. Begitu juga aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemda yang tidak membuat kemakmuran atau kesejahteraan rakyat kecil.
Lebih-lebih lagi kebijakan di bidang perdagangan termasuk ekspor-impor banyak tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang tidak peduli pada kepentingan rakyat kecil.
Kebijakan di bidang perekonomian secara umum, ternyata banyak aturan peraturan yang lemah berbau liberalisme dan kapitalisme. Cita-cita pendiri bangsa dimana perekonomian harus bertumpu pada ekonomi kerakyatan seperti yang tertuang dalam UUD 1945, hal tersebut jauh api dari panggang.
Perekonomian Indonesia banyak ”disetir” oleh pengusaha-pengusaha besar asing. Akibatnya tembok-tembok ekonomi kerakyatan Indonesia runtuh dan roboh dari serbuan perdagangan liberal dimana justru aturan dalam negeri tidak berdikari.
Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dilihat di lapangan. Misalnya masalah telekomunikasi, pertambangan, industri-industri kecil dan besar, serta masalah-masalah kontrak karya dengan pihak asing, selalu menguntungkan pihak asing, dan kepentingan rakyat diterlantarkan.
Pemerintah juga selalu membawa BBM sebagai salah satu cara untuk menyengsarakan rakyat. Misalnya saja, baru-baru ini premium dimana-mana kosong. SPBU hanya menjual pertamax dan pertalite. Ternyata pemerintah mau menghapus subsidi BBM dengan fara yang tidak elegan.
Pihak PT Pertamina yang selalu mendengungkan secara teknis soal keunggulan oktan pertalite ketimbang premium. Padahal, jelas-jelas di buku petunjuk sebuah kendaraan bermotor tertera motor ini memakai premium.
Apalagi kebijakan di bidang politik. Karena ingin melindungi sobat yang ”mengembek” dan ”menjilat” pada pengusaha, maka seperti pepatah lah zaman penjajahan Belanda dimana ”stadblad” dikalahkan oleh ”sobat”, hingga terselamatkanlah konco-konco atau sobat-sobat dalam sebuah konspirasi jahat yang menyengsarakan rakyat.
Semua hal itu harus dibereskan…masyarakat tetap menunggu…. []
~ Fajar Sumatera, Rabu, 19 Oktober 2016
KINI, kian banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyengsarakan masyarakat. Begitu juga aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemda yang tidak membuat kemakmuran atau kesejahteraan rakyat kecil.
Lebih-lebih lagi kebijakan di bidang perdagangan termasuk ekspor-impor banyak tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang tidak peduli pada kepentingan rakyat kecil.
Kebijakan di bidang perekonomian secara umum, ternyata banyak aturan peraturan yang lemah berbau liberalisme dan kapitalisme. Cita-cita pendiri bangsa dimana perekonomian harus bertumpu pada ekonomi kerakyatan seperti yang tertuang dalam UUD 1945, hal tersebut jauh api dari panggang.
Perekonomian Indonesia banyak ”disetir” oleh pengusaha-pengusaha besar asing. Akibatnya tembok-tembok ekonomi kerakyatan Indonesia runtuh dan roboh dari serbuan perdagangan liberal dimana justru aturan dalam negeri tidak berdikari.
Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dilihat di lapangan. Misalnya masalah telekomunikasi, pertambangan, industri-industri kecil dan besar, serta masalah-masalah kontrak karya dengan pihak asing, selalu menguntungkan pihak asing, dan kepentingan rakyat diterlantarkan.
Pemerintah juga selalu membawa BBM sebagai salah satu cara untuk menyengsarakan rakyat. Misalnya saja, baru-baru ini premium dimana-mana kosong. SPBU hanya menjual pertamax dan pertalite. Ternyata pemerintah mau menghapus subsidi BBM dengan fara yang tidak elegan.
Pihak PT Pertamina yang selalu mendengungkan secara teknis soal keunggulan oktan pertalite ketimbang premium. Padahal, jelas-jelas di buku petunjuk sebuah kendaraan bermotor tertera motor ini memakai premium.
Apalagi kebijakan di bidang politik. Karena ingin melindungi sobat yang ”mengembek” dan ”menjilat” pada pengusaha, maka seperti pepatah lah zaman penjajahan Belanda dimana ”stadblad” dikalahkan oleh ”sobat”, hingga terselamatkanlah konco-konco atau sobat-sobat dalam sebuah konspirasi jahat yang menyengsarakan rakyat.
Semua hal itu harus dibereskan…masyarakat tetap menunggu…. []
~ Fajar Sumatera, Rabu, 19 Oktober 2016
No comments:
Post a Comment