Oleh Abdullah Al Mas’ud
BUKAN rahasia lagi, sejak era reformasi, jabatan bupati dijadikan batu loncatan untuk menuju kursi kepemimpinan Lampung 1. Mengingat hal itulah, bisa dimengerti ketika ada yang mengatakan bahwa Pilkada 2017 merupakan pilkada serasa pilgub.
Diakui atau tidak, kecenderungan itu pulalah yang tampak di tengah persaingan para kandidat Cabup-Cawabup yang sedang marak hari-hari ini. Maklum, dalam banyak hal daerah dengan segala kompleksitasnya merupakan barometer provinsi.
Dengan begitu, keberhasilan seseorang dalam memimpin jadi bupati memberinya tiket untuk ikut bersaing dalam pertarungan menuju BE-1. Dalam kerangka itulah, sangat menarik kita mencermati dinamika Pilkada 2017 yang kini mulai memanas.
Menarik, mengingat kandidat memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tetapi, ketika sadar bahwa para kandidat menempatkan diri bahwa kursi bupati adalah batu loncatan untuk menuju BE-1, maka kita harus benar-benar waspada.
Mengapa harus waspada? Karena, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak punya pilihan lain kecuali memilih calon yang ditetapkan oleh pengurus partai. Kita sebagai rakyat tidak mengerti ada kesepakatan-kesepakatan apa di balik penunjukan sang sosok itu oleh para pengurus partai.
Mekanisme demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat tidak murni atas pilihan rakyat, melainkan melalui elite partai. Penunjukkan sang sosok yang diusung menjadi kandidat peserta pilkada diwarnai proses transaksional.
Tidak ada perspektif wawasan kebangsaan di sana. Padahal, wawasan kebangsaan memiliki peran vital untuk mewujudkan keutuhan bangsa dan negara. Itulah yang kini makin memudar. []
~ Fajar Sumatera, Jumat, 28 Oktober 2016
BUKAN rahasia lagi, sejak era reformasi, jabatan bupati dijadikan batu loncatan untuk menuju kursi kepemimpinan Lampung 1. Mengingat hal itulah, bisa dimengerti ketika ada yang mengatakan bahwa Pilkada 2017 merupakan pilkada serasa pilgub.
Diakui atau tidak, kecenderungan itu pulalah yang tampak di tengah persaingan para kandidat Cabup-Cawabup yang sedang marak hari-hari ini. Maklum, dalam banyak hal daerah dengan segala kompleksitasnya merupakan barometer provinsi.
Dengan begitu, keberhasilan seseorang dalam memimpin jadi bupati memberinya tiket untuk ikut bersaing dalam pertarungan menuju BE-1. Dalam kerangka itulah, sangat menarik kita mencermati dinamika Pilkada 2017 yang kini mulai memanas.
Menarik, mengingat kandidat memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tetapi, ketika sadar bahwa para kandidat menempatkan diri bahwa kursi bupati adalah batu loncatan untuk menuju BE-1, maka kita harus benar-benar waspada.
Mengapa harus waspada? Karena, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak punya pilihan lain kecuali memilih calon yang ditetapkan oleh pengurus partai. Kita sebagai rakyat tidak mengerti ada kesepakatan-kesepakatan apa di balik penunjukan sang sosok itu oleh para pengurus partai.
Mekanisme demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat tidak murni atas pilihan rakyat, melainkan melalui elite partai. Penunjukkan sang sosok yang diusung menjadi kandidat peserta pilkada diwarnai proses transaksional.
Tidak ada perspektif wawasan kebangsaan di sana. Padahal, wawasan kebangsaan memiliki peran vital untuk mewujudkan keutuhan bangsa dan negara. Itulah yang kini makin memudar. []
~ Fajar Sumatera, Jumat, 28 Oktober 2016
No comments:
Post a Comment