Oleh Riko Firmansyah
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan harga daging di bawah Rp80 ribu/kg. Demi mewujudkannya dia memerintahkan Bulog menyalurkan daging beku ke pelosok tanah air.
Mirisnya, instruksi itu dilawan bawahannya sendiri. Bulog malah mengeluarkan kebijakan sendiri dengan menaikan harganya menjadi Rp85 ribu/kg bahkan ada yang mencapai Rp95 ribu/kg di beberapa wilayah.
Tak terkecuali Bulog Lampung yang mempertimbangan penambahan harga tersebut menjadi Rp90 ribu/kg karena memperhitungkan distribusi--mengambil daging dan menjualnya ke masyarakat.
Dan, ada lagi pertimbangan yang tak kalah miris. Yaitu, faktor kasihan dengan para pedagang yang sudah menjualnya di angka Rp120 ribu/kg.
Bila dibagi dua, penambahan Rp10 ribu (seharusnya Rp80 ribu/kg) itu menjadi Rp5.000 untuk menutupi biaya distribusi dan Rp5.000 atas pertimbangan kasihan dengan pedagang.
Inilah konsep kebijakan yang adil menurut kacamata bulog.
Dalam hal ini bulog yang ada pada tiap provinsi memposisikan dirinya seolah mereka lembaga profit seperti Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Harusnya mereka berdiri sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.
Melihat kenyataan itu, sepertinya bulog harus disadarkan terkait posisinya bahwa mereka adalah lembaga pemerintah yang juga bertanggungjawab mempertahankan kewibawaan pemerintah. Bukan sebaliknya.
Track-nya harus dikembalikan. Pertanyaannya oleh siapa? Dalam hal ini ada dua lembaga vertikal negara yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan di lapangan: TNI dan Polri.
Presiden sebagai panglima tertinggi telah mengeluarkan instruksi dan titah itu sepertinya bias oleh bulog. Untuk itu, polisi dan tentara sebagai aparat keamanan wajib mengawalnya.
Apalagi proses penyaluran daging beku itu rentan tak tepat sasaran---membuka lapak di halaman kantor bulog dan siapapun boleh membelinya. Kenapa tidak menggandeng pemda untuk menyeleksi siapa yang berhak membelinya? Berupa pembagian kupon misalnya. []
~ Fajar Sumatera, Kamis, 16 Juni 2016
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan harga daging di bawah Rp80 ribu/kg. Demi mewujudkannya dia memerintahkan Bulog menyalurkan daging beku ke pelosok tanah air.
Mirisnya, instruksi itu dilawan bawahannya sendiri. Bulog malah mengeluarkan kebijakan sendiri dengan menaikan harganya menjadi Rp85 ribu/kg bahkan ada yang mencapai Rp95 ribu/kg di beberapa wilayah.
Tak terkecuali Bulog Lampung yang mempertimbangan penambahan harga tersebut menjadi Rp90 ribu/kg karena memperhitungkan distribusi--mengambil daging dan menjualnya ke masyarakat.
Dan, ada lagi pertimbangan yang tak kalah miris. Yaitu, faktor kasihan dengan para pedagang yang sudah menjualnya di angka Rp120 ribu/kg.
Bila dibagi dua, penambahan Rp10 ribu (seharusnya Rp80 ribu/kg) itu menjadi Rp5.000 untuk menutupi biaya distribusi dan Rp5.000 atas pertimbangan kasihan dengan pedagang.
Inilah konsep kebijakan yang adil menurut kacamata bulog.
Dalam hal ini bulog yang ada pada tiap provinsi memposisikan dirinya seolah mereka lembaga profit seperti Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Harusnya mereka berdiri sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.
Melihat kenyataan itu, sepertinya bulog harus disadarkan terkait posisinya bahwa mereka adalah lembaga pemerintah yang juga bertanggungjawab mempertahankan kewibawaan pemerintah. Bukan sebaliknya.
Track-nya harus dikembalikan. Pertanyaannya oleh siapa? Dalam hal ini ada dua lembaga vertikal negara yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan di lapangan: TNI dan Polri.
Presiden sebagai panglima tertinggi telah mengeluarkan instruksi dan titah itu sepertinya bias oleh bulog. Untuk itu, polisi dan tentara sebagai aparat keamanan wajib mengawalnya.
Apalagi proses penyaluran daging beku itu rentan tak tepat sasaran---membuka lapak di halaman kantor bulog dan siapapun boleh membelinya. Kenapa tidak menggandeng pemda untuk menyeleksi siapa yang berhak membelinya? Berupa pembagian kupon misalnya. []
~ Fajar Sumatera, Kamis, 16 Juni 2016
No comments:
Post a Comment