Oleh Abdullah Al Mas’ud
KEWIBAWAAN Wali kota Herman HN pemerintah sekarang menjadi perbincangan publik lantaran banyak masalah yang menggandrunginya, di antaranya perosoalan reklamasi, pembayaran sertifikasi guru, dan pembubaran SMKN 9. Bahkan, persoalan reklamasi mengundang Kejaksaan Agung (kejagung) untuk memproses secara hukum.
Dalam persoalan reklamasi Herman HN berani mngklaim telah menghentikan proyek tersebut sejak Mei lalu, tetapi kenyataannya hingga usai Lebaran masih berlangsung. Mungkin saja Pak Walikota belum menyambangi ke lokasi, hanya mendengar laporan dari bawahan.
Dalam pembubaran SMKN 9 juga serupa tapi tak sama, Pak Walikota juga mengklaim sekolah itu tak ada muridnya. Padahal di sana tercata ada lebih dari 300 siswa yang belajar. Bahkan kasus itu sampai membnawa ke Gubernur Lampung. Sampai akhirnya Pak Gubernur juga melaporkankasus tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan. Rencananya, tak sampai lima hari ke depan Menteri akan dating ke Lampung untuk membahas persoalan tersebut.
Begitu juga dengan dana sertifikasi guru. Hingga kemarin tercatat ada 58 guru yang melaporkan ke Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandarlampung lantaran sertifikasinya tak dibayarkan oleh Pemkot Bandarlampung. Belum lagi yang tak melaporkan pasti sampai ratusan bahkan bias ribuan. Walikota menyalahkan pusat karena terlambat membayar sertifikasi itu.
Sejumlah warga kota itu, apalagi yang terlibat langsung dalam persoalan tersebut, seperti warga di kawasan Pantai Teluk Lampung yang terkena reklamasi kena dampak debu dari pengurugan laut. Kemudian, para guru yang yang belum dibayarkan dana sertifikasinya, dan warga yang menghibahkan lahan untuk SMKN 9.
Sudah barang tentu wibawa Pak Walikota anjlok di mata mereka. Apalagi para tokoh. Tokoh masyarakat tersebut pernah punya peran penting dalam pembelaan terhadap yang terzalimi. Inti bincang-bincang yang penulis garis-bawahi berkisar kewibawaan yang memudar.
Dalam amanat UUD 1945 menyebutkan, pemerintahan dibentuk untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, bukan sebaliknya. Bangsa ini merindukan seorang pemimpin negara yang benar-benar berwibawa. Mampu meredam gejolak, mampu mengayomi rakyat, mampu meraih sukses.
Saya sungguh-sungguh turut menyedihkan semua kasus yang muencuat tersebut karena kewibawaan pemerintah menjadi turun. Harus dicari jalan keluar agar tidak jadi tontonan, tetapi tuntunan bagi rakyat. []
~ Fajar Sumatera, Rabu, 20 Juli 2016
KEWIBAWAAN Wali kota Herman HN pemerintah sekarang menjadi perbincangan publik lantaran banyak masalah yang menggandrunginya, di antaranya perosoalan reklamasi, pembayaran sertifikasi guru, dan pembubaran SMKN 9. Bahkan, persoalan reklamasi mengundang Kejaksaan Agung (kejagung) untuk memproses secara hukum.
Dalam persoalan reklamasi Herman HN berani mngklaim telah menghentikan proyek tersebut sejak Mei lalu, tetapi kenyataannya hingga usai Lebaran masih berlangsung. Mungkin saja Pak Walikota belum menyambangi ke lokasi, hanya mendengar laporan dari bawahan.
Dalam pembubaran SMKN 9 juga serupa tapi tak sama, Pak Walikota juga mengklaim sekolah itu tak ada muridnya. Padahal di sana tercata ada lebih dari 300 siswa yang belajar. Bahkan kasus itu sampai membnawa ke Gubernur Lampung. Sampai akhirnya Pak Gubernur juga melaporkankasus tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan. Rencananya, tak sampai lima hari ke depan Menteri akan dating ke Lampung untuk membahas persoalan tersebut.
Begitu juga dengan dana sertifikasi guru. Hingga kemarin tercatat ada 58 guru yang melaporkan ke Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandarlampung lantaran sertifikasinya tak dibayarkan oleh Pemkot Bandarlampung. Belum lagi yang tak melaporkan pasti sampai ratusan bahkan bias ribuan. Walikota menyalahkan pusat karena terlambat membayar sertifikasi itu.
Sejumlah warga kota itu, apalagi yang terlibat langsung dalam persoalan tersebut, seperti warga di kawasan Pantai Teluk Lampung yang terkena reklamasi kena dampak debu dari pengurugan laut. Kemudian, para guru yang yang belum dibayarkan dana sertifikasinya, dan warga yang menghibahkan lahan untuk SMKN 9.
Sudah barang tentu wibawa Pak Walikota anjlok di mata mereka. Apalagi para tokoh. Tokoh masyarakat tersebut pernah punya peran penting dalam pembelaan terhadap yang terzalimi. Inti bincang-bincang yang penulis garis-bawahi berkisar kewibawaan yang memudar.
Dalam amanat UUD 1945 menyebutkan, pemerintahan dibentuk untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, bukan sebaliknya. Bangsa ini merindukan seorang pemimpin negara yang benar-benar berwibawa. Mampu meredam gejolak, mampu mengayomi rakyat, mampu meraih sukses.
Saya sungguh-sungguh turut menyedihkan semua kasus yang muencuat tersebut karena kewibawaan pemerintah menjadi turun. Harus dicari jalan keluar agar tidak jadi tontonan, tetapi tuntunan bagi rakyat. []
~ Fajar Sumatera, Rabu, 20 Juli 2016
No comments:
Post a Comment